Ini Modus Pencucian Uang di Fintech versi OJK
Ilustrasi Fintech

Elangnews.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan anti pencucian uang bagi platform Fintech pinjam meminjam (Fintech Lending), (08/02). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa ada tiga kelompok pencucian uang. Pertama, penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan.

Kedua, pemisahan/pelapisan (layering), yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain.

Agar sulit dilacak, transaksi biasanya dibuat kompleks. Lalu didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut.

Ketiga, penggabungan (integration), adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Surat Edaran yang diteken Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi, pada 29 Januari 2021 itu juga menjelaskan tentang modus-modus pencucian uang dalam industri Fintech Lending. Pertama, pemanfaatan korporasi atau penggunaan perusahaan boneka, di mana dana hasil tindak pidana disalurkan ke entitas atau korporasi legal yang pada dasarnya merupakan perusahaan boneka untuk memfasilitasi aktivitasnya.

Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif dan bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan yang melakukan Pencucian Uang. “Contoh, dana hasil kejahatan dilegalkan menjadi dana milik Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara,” tertulis di Surat Edaran tersebut.

Kedua, structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi pinjaman dana hasil kejahatan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan. “Pemberi pinjaman memecah transaksi dana hasil kejahatan dalam beberapa kali transaksi dengan nilai transaksi yang relatif kecil ke Penerima Pinjaman,” OJK mencontohkan.

Baca:  Serikat Pekerja Dukung Kejagung Bongkar Kasus BPJS Ketenagakerjaan

Keetiga, smurfing, yaitu metode di mana transaksi dana hasil kejahatan dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu. Contohnya, pemberi pinjaman melakukan penyetoran dana pinjaman pada lebih dari satu penerima pinjaman. Tujuannya, untuk menghindari nilai dana pinjaman yang mencurigakan pada satu penerima pinjaman.

Keempat, mingling atau penyatuan uang haram dalam bisnis legal. Modus ini merupakan teknik dengan mencampurkan atau menggabungkan hasil tindak kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana hasil kejahatan. Contohnya, dana hasil kejahatan digabungkan dengan dana pemberi pinjaman dan disampaikan ke penerima pinjaman untuk kegiatan usaha yang sah.

Kelima, penggunaan jasa profesional, yaitu teknik dengan menggunakan jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, dan akuntan termasuk akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan untuk menutupi kegiatan Pencucian Uang.

Contohnya, pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman melakukan kerja sama dengan advokat, notaris, perencana keuangan atau akuntan (termasuk akuntan publik) untuk bersama-sama melakukan rekayasa atau manipulasi. Mereka menyamarkan dana hasil kejahatan dalam legal audit dan legal opinion, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi, proposal perencanaan keuangan, dan/atau laporan keuangan dari pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Keenam, penggunaan nama orang lain (nominee), anggota keluarga atau pihak ketiga. Ini merupakan modus yang digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan, baik di pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Ketujuh, pembelian aset berharga seperti perhiasan, logam mulia, maupun barang seni. Dalam kaitan ini, penerima pinjaman mengajukan pinjaman pada penyelenggara untuk membeli perhiasan atau logam mulia, di mana saat melunasi pinjaman Penerima Pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan.

Kedelapan, penggunaan sektor nonkeuangan untuk melegalkan dana hasil kejahatan. Dana yang diperoleh penerima pinjaman digunakan untuk kegiatan sektor non keuangan seperti pertanian dan peternakan.

Baca:  Setelah DP 0% untuk Sepeda Motor dan Mobil, Ini Stimulus Lanjutan OJK

Kesembilan, penggunaan perusahaan di negara-negara tax haven yang tidak memiliki bisnis nyata (paper company). Dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut menjadi sumber dana Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara.

Kesepuluh, penggunaan dana hasil pinjaman yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha penerima pinjaman yang jelas. Contohnya, dana hasil kejahatan dari pemberi pinjaman diberikan kepada penerima pinjaman untuk membiayai kegiatan perdagangan umum, yang tidak jelas jenis komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangannya.

Kesebelas, penggunaan identitas palsu di internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional), dengan melakukan peretasan atau membuat situs web yang seolah-olah asli padahal palsu (phishing). Tujuannya, mengaburkan identitas dan/atau membuat identitas palsu dalam rangka pencucian uang.

Penggunaan identitas palsu tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mencuri identitas orang lain. Bisa juga dengan menggabungkan identitas asli dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli.

Keduabelas, transfer internasional atau penggunaan rekening bank asing. Modus ini digunakan untuk melakukan transfer dana hasil kejahatan antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset. “Pemberi Pinjaman menyimpan dana di bank asing di mana dana Pemberi Pinjaman berasal dari hasil kejahatan,” OJK kembali mencontohkan.

Ketigabelas, penggunaan dana hasil kejahatan terkait obat-obatan terlarang, di mana uang hasil penjualan obat-obatan terlarang menjadi dana pinjaman oleh Pemberi Pinjaman.

Keempatbelas, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman merupakan pihak yang saling memiliki hubungan afiliasi. Dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan. Contohnya, penerima pinjaman menerima dana pinjaman dari pemberi pinjaman. Dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman memiliki hubungan afiliasi;

Kelimabelas, pada produk purchase order financing. Pelaku kejahatan selaku penerima pinjaman menyusun proyek fiktif untuk dapat menerima pinjaman melalui penyelenggara dan membayar pinjaman tersebut dengan dana dari hasil kejahatan.

Modus terakhir, penyetoran dana pinjaman pada penyelenggara oleh pemberi pinjaman dilakukan oleh pihak selain pemberi pinjaman. Lalu penyetoran dana pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan.
(tup/red)