impor
Ilustrasi gambar: Elangnews.com/Suray

Elangnews.com, Jakarta – Ketua (KPP) Teguh Boedyana menegaskan rencana pemerintah impor satu juta ton beras sangat tidak tepat dan merugikan petani sebagai produsen pangan.

“Pemerintah telah kehilangan kepekaan terhadap kenyataan hidup dan kondisi riil petani. Keputusan 1 juta ton bukanlah sebuah keputusan yang bijaksana,” kata Teguh dalam pernyataan yang diterima Elangnews.com, Senin (22/3/2021).

Ketika sektor lain seperti otomotif mendapatkan insentif di tengah pagebluk , justru petani malah dirugikan dengan keputusan impor beras

Meski impor beras belum direalisasikan, lanjut Teguh, dampak psikologi pasar sudah langsung diterima petani dengan penurunan harga gabah kering giling (GKG) di beberapa tempat hingga Rp 1.400 per kilogram.

“Efek psikologi pasar ini nyata, dan membuat margin keuntungan petani padi turun drastis, bahkan berpotensi merugi,” ujarnya.

Baca Juga:   Pertama di Dunia! Inggris Cari Relawan yang Mau ‘Dicovidkan’

Menurut Teguh, saat ini panen padi musim hujan sekalipun dalam budidaya berlimpah air, petani masih kesulitan dalam penanganan pasca panen. Ini akibat keterbatasan sarana pengeringan gabah.

“Belum lagi kenyataan padi yang kualitasnya rendah akibat intensitas hujan tinggi, membuat kadar rendemen gabah juga turun. Dampaknya produktivitas padi juga turun,” ujarnya.

“Kualitas rendah, produktivitas rendah ditambah tekanan psikologi pasar akibat kebijakan impor beras 1 juta ton, membuat tekanan pendapatan dan kehidupan yang nyata bagi petani padi,” tegasnya.

Menurut Teguh, keputusan mengimpor beras saat ini tidak didasarkan pada data yang akurat. Data produksi Badan Pusat Statistik masih berpatokan pada realisasi tanam padi Oktober 2020 – Februari 2021, belum berdasar realisasi semua panen di musim hujan.

Baca Juga:   Vaksinasi Gotong Royong Diizinkan Pemerintah tapi Vaksinnya Berbeda

“Produksi beras pada panen bulan Januari – April 2021 juga diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton (naik 26,84 persen) dibanding produksi yang sama tahun sebelumnya yang hanya 11,46 juta ton,” ujarnya.

Teguh juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU Ciptakerja. UU yang cukup kontroversial ini memungkikan pemerintah dapat melakukan impor kapan saja tak kenal waktu.

memberi peluang impor beras atau bahan pangan bisa dilakukan kapan saja untuk cadangan pangan. Dampaknya impor bisa dilakukan dalam kondisi saat panen sekalipun,” ujar Teguh. (Yat/Red)