Dianggap Lalai, Indef Sebut Sudah Pantas Gojek Dihukum Rp3,3 Miliar
Ilustrasi: Gojek

Elangnews.com, Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyatakan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Rp 3,3 miliar sudah tepat.

“Saya rasa dalam hal ini KPPU tepat untuk memberikan denda, karena sesuai dengan UU yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5/1999),” kata Nailul, belum lama ini.

Menurut Nailul, perusahaan sebesar Gojek tidak beralasan terlambat melakukan notifikasi terkait pengambilalihan saham atau merger Loket.com.

“Namun sepertinya tim legal/ekonomi mereka tidak paham dengan peraturan merger di dalam negeri,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPPU secara mengejutkan memvonis PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bersalah, Kamis (25/5/2021). Perusahaan aplikasi yang dirintias Nadiem Makariem ini diharuskan bayar denda Rp3,3 miliar.

Dalam perkara beregister 30/KPPU-M/2020, KPUU memvonis Gojek bersalah lantaran terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi PT Global Loket Sejahtera (Loket.com).

Dalam putusannya Majelis Komisi menyatakan Gojek melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Gojek juga melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kasus yang menjerat Gojek ini berawal ketika perusahaan ini mengakuisisi Loket.com pada 4 Agustus 2017 atas sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera. Perusahaan ini bergerak dalam bidang teknologi, khususnya penyediaan piranti lunak (software) berupa platform event dan event creator.

Secara yuridis akuisisi berlaku sejak 9 Agustus 2017. Dalam peraturan seharusnya Gojek memberitahukan KPPU, selambat-lambatnya 30 hari setelah pengambialihan saham atau pada 22 September 2017.

Majelis Komisi menyebut Gojek baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019.

“Gojek telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari,” kata Ketua Majelis Komisi untuk Perkara tersebut Ukay Karyadi dan anggotanya terdiri dari Guntur Syahputra Saragih dan Afif Hasbullah.⁣⁠ (Yat/Red)