Baru Sebulan Diteken, Lampiran Perpres Investasi Miras Dihapus
Presiden Joko Widodo. (Sumber: Tangkapan layar Youtube Setpres)

Elangnews.com, Adanya klausul mengenai aturan investasi minuman beralkohol di lampiran Peraturan Presiden No.10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menuai polemik dari organisasi keagamaan. Presiden Joko Widodo pun menghapus lampiran yang mengatur pedoman investasi minuman beralkohol.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3).

Alasannya, beber Jokowi, karena ditentang oleh para ulama dan ormas-ormas Islam. Setelah menerima masukan dari mereka, Jokowi merevisi Perpres yang ditekennya 2 Februari lalu.

Baca Juga:   Tanggapan Presiden Atas Aksi Penyerangan Mabes Polri

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama , Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” kata Jokowi.

Perpres 10 tahun 2021 memiliki tiga lampiran yang tidak terpisahkan dari beleid tersebut. Di dalam lampiran III, diatur syarat untuk investasi di industri minuman beralkohol.

Adapun poin lampiran yang dihapus Jokowi adalah bidang usaha industri minuman yang mengandung alkohol dan anggur beserta persyaratannya. Tadinya investor boleh berinvestasi di industri minuman beralkohol dengan syarat, hanya dapat dilakukan di provinsi, , Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Baca Juga:   ‘Tipis-tipis’ Jokowi Promosikan Persis Solo, Klub Milik Kaesang dan Erick Thohir

Masih di dalam lampiran tersebut, disebutkan bahwa investasi di provinsi-provinsi di atas harus memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Penanaman modal terebut ditetapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Sekarang aturan mengenai investasi di industri ini resmi dihapus dari Perpres 10 tahun 2021.
(syah/red)