Aturan Baru OJK Terbit, Modal Disetor Bursa Efek Jadi Rp100 M
Ilustrasi di . (Sumber: Shutterstock)

Elangnews.com, Jakarta – menerbitkan Peraturan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Aturan ini disebut sebagai POJK pengganti Peraturan Pemerintah No. 45/1995.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana latar belakang pembuatan POJK ini untuk mengakomodir hal-hal baru dan perkembangan industri Sektor Jasa Keuangan. Khususnya di bidang pasar modal.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah beralih ke OJK. Itu artinya pengawasan pasar modal akan dilakukan OJK, melalui POJK tersebut.

Baca Juga:   Ketua BPA Asuransi Bumiputera Nurhasanah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam beleid tadi, diatur mengenai jumlah untuk bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Besaran modal disetor untuk bursa efek meningkat, yang tadinya minimal Rp7,5 miliar menjadi Rp100 miliar.

Sementara modal disetor LKP dan LPP naik dari paling kecil RP15 miliar menjadi Rp200 miliar. “Lebih besar yang sekarang jika dibandingkan aturan PP 45/1995,” katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (9/3).

Baca Juga:   Ini Modus Pencucian Uang di Fintech versi OJK

Perubahan lainnya yang ada di POJK 3/2021 adalah, aturan tentang perubahan masa jabatan anggota direksi dan komisaris Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal. Lembaga SRO tersebut seperti PT (BEI), PT Klliring Penjaminan Efek Indonesia(KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun masa jabatan kini diperpanjang menjadi empat tahun dan dapat diangkat kembali. Sedangkan aturan PP 45/1995 masa jabatan hanya berlaku sampai tiga tahun.
(syah/red)