Anggota DPR Teken Petisi, Desak Bank Sentral Adopsi Bitcoin
Ilustrasi mata uang . (Sumber: The Economic TImes)

Elangnews.com, Perancis – Anggota DPR di Perancis, Jean-Michel Mis menyerukan agar Perancis, The Banque de France, mengadopsi transaksi . Anggota parlemen dari Majelis Nasional itu, telah menandatangani petisi secara daring untuk mendorong Senat Prancis membuat regulasinya.

Jean berharap, pemerintah Perancis mengizinkan Banque de France, untuk membeli dan mata uang kripto lainnya. Jean menjadi legislator sejak 2017. Dia juga menjabat di Komite Urusan Hukum.

Dikutip dari U.Today, Jean memiliki ambisi besar untuk mengubah Prancis menjadi negara cryptocurrency. Maklum, Dia merupakan salah satu pendiri Federasi Prancis Blockchain Professionals (FFPB) yang bertujuan untuk menyatukan perusahaan, universitas, dan otoritas lokal.

Baca Juga:   Harga Bitcoin Cetak Rekor di Rp670 Juta per koin

Desakan adopsi mata uang kripto semakin menguat di Perancis. Hal ini terjadi sejak Desember lalu, setelah Menteri Prancis melarang akun kripto anonim, dan mengekang aktivitas keuangan yang dianggap ilegal. Maka itu, dengan adanya petisi di atas tadi, masyarakat berharap bisa mendorong legalitas mata uang kripto.

Petisi tersebut awalnya diajukan oleh pendiri Ark Ecosystem Francois-Xavier Thoorens awal bulan ini. Penggalangan dukungan dan tanda tangan akan berakhir di 5 September nanti. Sejauh ini, lebih dari 580 orang yang menandatangani petisi tersebut.

Baca Juga:   Peretas Bobol Ribuan Kamera Keamanan, Tesla hingga Cloudflare jadi Korban

Petisi ini muncul ketika pemerintah Perancis lambat merespon kemajuan mata uang virtual, seperti cryptocurrency. Padahal penggunaan cryptocurrency di dunia terus meningkat. Misalnya Wall Street yang sudah terjun terlebih dahulu ke Bitcoin.

Beberapa perusahaan seperti MicroStrategy dan juga telah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dikutip dari pengantar petisi tersebut, disebutkan bahwa alasan beralih ke mata uang kripto karena risiko dolar selama 5 tahun ke depan menghancurkan kapasitas pembiayaan jangka menengah.
(syah/red)