Mantan Direktur YLBHI Ungkap Kejanggalan Program Kartu Pra-Kerja

ElangNews.com – program kartu pra kerja menjadi pembicaraan bagi kelompok masyarakat belakangan ini. Program yang bertujuan membantu pengangguran dalam mencari kerja ternyata dikritik sejumlah pihak.

Mantan direktur Yayasan LBH (Lembaga bantuan hukum) Indonesia Agustinus Edy Kristianto membagikan pengalamannya ketika mencoba mendaftarkan diri dalam program Kartu Pra Kerja.

Ia menceritakan rincian kisahnya melalui Facebook yang ia bagikan pada Rabu kemarin. Beliau menulis mendaftar  pada 16 April 2020 lalu dan pada 29 April 2020 beliau lulus pelatihan dan mendapat sertifikat berjudul “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang bertanda tangan Adamas Belva Syah Devara, CEO Skill Academy Ruangguru.

Karna penasaran dengan sistem jual beli kelas tersebut beliau pun mencoba membeli paket kelas online “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” seharga 220 ribu rupiah.

Materi kelas online itu berupa 11 video dari Skill Academy namun beliau memilih untuk tak menyelesaikan satu pun video-video itu melainkan langsung menggarap 13 soal ujian dalam waktu 5 menit dan langsung melampaui passing grade 55.

Saat mengisi rating penilaian dan review beliau pun iseng menuliskan “Salam 5,6 triliun” dalam kolom review.

Dalam tulisannya beliau menggaris bawahi pesan yang ingin dia sampaikan dari aksinya ini.

“Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham),”

Beliau pun menyarankan kalau pemerintah memang ingin memberi pelatihan melalui Kartu Prakerja ada baiknya jangan dilakukan pada saat-saat sulit seperti sekarang.

  Stafsus Milenial Jokowi Pegang Proyek Triliunan, Rachland Nashidik : Pecat Stafsus Korup!

Berikut tulisan lengkapnya terkait hal ini:

Selesai sudah.

Saya memulai dengan mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.

Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat : “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal”.

Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara—orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya.

Sebuah sertifikat kompetensi yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).

Saya buktikan terjadinya TRANSAKSI JUAL-BELI kelas online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh UANG NEGARA Rp5,6 triliun.

Saya buktikan transaksi Rp220 ribu untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.

Saya buktikan sertifikat bisa keluar tanpa saya selesaikan satu video pun (dari 11 video dalam kelas online itu).

Saya buktikan dalam 5 menit saya selesaikan 13 soal ujian (exam), sepengetahuan saya saja, melampaui passing grade 55.

Saya buktikan dengan mengisi rating dan review, sembari saya sisipkan “Salam 5,6 Triliun” di kolom.

Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp780 ribu dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif, yang saya sambungkan ke rekening OVO.

Saya buktikan duit negara berkurang Rp220 ribu di saldo Kartu Prakerja saya dan masuk rekening Skill Academy.

Melalui notifikasi email, saya masih ditawari lagi promosi:
“Ayo beli kelas lainnya di Skill Academy dan dapatkan bonus Rp100.000 + gratis langganan Ruangguru!”

Rp5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini.

Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham).

Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini.

Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online/video pelatihan Rp5,6 triliun ini.

Jika ingin semibansos, prioritaskan Rp600 ribu per bulan secara langsung kepada peserta. Tambahkan Rp150 ribu insentif pengisian survei itu kepada peserta. Langsung. Tanpa syarat apa pun.

Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta. Itu hanya menguntungkan platform digital yang membutuhkan rating dan review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan akan digelembungkan.

Salurkan Rp750 ribu/bulan selama 4 bulan itu lewat BNI, OVO, Gopay, LinkAja silakan. Yang penting sampai dengan utuh kepada peserta untuk membantu mereka bertahan hidup.

Lupakan gimmick sertifikat digital itu. Tidak ada gunanya sama sekali.

Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden untuk menghentikan TRANSAKSI JUAL-BELI video berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu?

Sudah semuanya, Pak Presiden.

Ini sudah melampaui batas kewarasan

Salam 5,6 Triliun.

 

  Stafsus Milenial Jokowi Pegang Proyek Triliunan, Rachland Nashidik : Pecat Stafsus Korup!

Hmm… Menurut kamu yang mencoba program ini gimana?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here