Nadiem
Menteri dan Kebudayaan . (Foto: Elangnews.com)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan () Nadiem Anwar Makarim mengatakan, berdasarkan 4 Menteri, terbatas dilaksanakan mulai tahun ajaran baru Juli 2021.

Meski demikian, meminta semua pihak untuk tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

Adapun, kapasitas pembelajaran tatap muka di diputuskan hanya sebesar 50 persen.

“Nantinya sekolah bebas memilih. Misalnya pembelajaran tatap muka dilakukan dua kali seminggu itu boleh, mau pecah jadi tiga silakan, dari 3 dipecah jadi 2 juga silakan. Kita berikan sekolah kebebasan,” jelas Nadiem dalam keterangan pers daring, Selasa (30/3/2021).

Meski demikian, Nadiem meminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:   Penerimaan Peserta Didik Baru Nasional 2021 Tetap Digelar, Kemendikbud: Ada Sejumlah Perubahan

Pembelajaran tatap muka terbatas tetap memperhatikan jaga jarak aman minimal 1,5 meter, memakai masker, kemudian tidak diperkenankan melakukan interaksi di kantin, dan ekstrakulikuler ditutup.

“Tidak ada olahraga maupun ekstrakurikuler, dan kegiatan lain, selain pembelajaran tidak diperkenankan, dua bulan saat masa transisi,” jelas Nadiem.

Sedangkan, jika terdapat situasi dimana terjadi penularan Covid-19, maka satuan pendidikan tersebut harus secepatnya ditutup sementara.

“Kalau daerah itu sedang PPKM (Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan Masyarakat) atau pembatasan skala mikro itu juga boleh pembelajaran tatap mukanya dihentikan sementara. Jadi ini poin yang sangat penting,” imbuhnya.

Baca Juga:   Menjelang Reshuffle, Menteri Nadiem Digoyang Isu Kurikulum

Adapun, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dibuka pada Juli 2021.

“Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan () Muhadjir Effendy dalam keterangan pers, Selasa (30/3/2021).

SKB tersebut ditandatangani oleh 4 kementerian, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri. (trd/red)